Dampingi Bupati Terima WTP, Ketua DPRD Muaro Jambi Tegaskan Siap Kawal Rekomendasi BPK
KATIGO | MUARO JAMBI – Ketua DPRD Kabupaten Muaro Jambi, Aidi Hatta, mendampingi Bupati Muaro Jambi menerima Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jambi, Selasa (2/6).
Usai menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Kepala BPK Perwakilan Jambi, Muhamad Toha Arafat, Aidi Hatta menegaskan bahwa hasil pemeriksaan BPK harus menjadi bahan evaluasi bersama demi meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah.
“LHP BPK itu cermin, bukan vonis. Kalau ada debu di cermin, tugas kita bersihkan bersama. DPRD Muaro Jambi siap jadi sapunya,” ujar Aidi Hatta.
Menurutnya, masyarakat pada dasarnya tidak hanya melihat capaian opini yang diperoleh pemerintah daerah, melainkan lebih menitikberatkan pada manfaat nyata pembangunan yang dirasakan secara langsung.
“Warga tidak peduli opini WTP atau WDP. Yang mereka tanya jalan mulus, puskesmas ada obat, sekolah tidak bocor. Karena itu DPRD berkomitmen mengawal seluruh rekomendasi BPK,” katanya.
Sebagai bentuk komitmen tersebut, DPRD Muaro Jambi akan melakukan pengawasan lebih ketat terhadap penggunaan anggaran daerah. Aidi Hatta menegaskan setiap catatan yang diberikan BPK akan menjadi perhatian serius dalam pembahasan APBD Perubahan.
“Setiap rupiah akan dibedah ulang. Yang menjadi catatan BPK dipastikan tidak terulang di APBD Perubahan,” tegasnya.
Selain itu, ia juga meminta seluruh komisi di DPRD untuk lebih aktif turun langsung ke lapangan guna memastikan program dan proyek pemerintah berjalan sesuai harapan masyarakat.
“Komisi DPRD tidak lagi hanya sidang di ruangan ber-AC. Saya minta anggota turun mengecek proyek dan mendengar langsung aspirasi warga, mulai dari Sungai Gelam hingga Kumpeh Ulu,” ujarnya.
Aidi Hatta juga menegaskan pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam mewujudkan pembangunan daerah yang lebih baik.
“Saya duduk satu meja dengan Bupati Dr. Bambang Bayu bukan untuk foto bersama, tetapi mencari solusi. Kalau eksekutif berbenah, legislatif mengawal. Kalau sama-sama kuat, Muaro Jambi yang menang,” katanya.
Lebih lanjut, Aidi Hatta menilai Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 bukan sekadar kumpulan angka, melainkan bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.
“Setiap rupiah dalam APBD berasal dari keringat petani, pedagang, guru dan seluruh rakyat. Karena itu DPRD tidak akan diam jika ada yang melenceng. Rekomendasi BPK wajib menjadi peta jalan, bukan sekadar pajangan di lemari,” tegasnya.
Ia pun mengajak seluruh pihak menjadikan hasil pemeriksaan BPK sebagai motivasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.
“Mari kita jadikan LHP 2025 sebagai cambuk, bukan beban. Eksekutif bekerja, legislatif mengawasi, dan rakyat menikmati hasilnya. Itulah pemerintahan yang benar-benar berpihak kepada masyarakat,” pungkasnya. (*).
